BOS Kab. Batang

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN

Tentang pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk biaya oeprasional sekolah di SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah Agama Non Islam setara ………. Desa ………. Kecamatan ………… Kabupaten Batang, pada hari Kamis tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Indah Mulyani, SH, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Batang

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 29 Batang

Sebagai Manager Program BOS Kabupaten Batang, berdasarkan SK Bupati Batang Nomor : 442.5 / 110 / 2007 tanggal 29 Januari 2007 bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemberi Tugas, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama : ......

Jabatan : Kepala ................

Alamat : .................

Bertindak atas nama Sekolah / Madrasah / Ponpes selaku Penerima Tugas, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak setuju dan bersepakat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut :

a. Jenis Pekerjaan : Mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah

b. Jumlah Bantuan : Rp ..........

(...................)

c. Waktu Pelaksanaan : 6 (enam ) bulan

d. Tata Cara Pembayaran : Pembayaran dilakukan dengan cara transfer langsung ke Sekolah / Madrasah / Ponpes berdasarkan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, setelah SK Penerima Bantuan tersebut diterima oleh Tim Manajemen Provinsi.

e. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan serta melaporkan kegiatannya kepada Pihak Pertama

f. Pihak kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang, tentang penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS maupun yang berasal dari sumber lain

g. Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, maka Pihak Kedua akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta wajib menyetorkan kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Negara.

Maksud Petunjuk Teknis Keuangan BOS

Adl untuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pejabat pengelola dana dekonsentrasi program BOS, bagi Tim Manajemen BOS Prov, Kab/Kota sekolah dan pihak terkait lainnya

Tujuan Petunjuk Teknis Keuangan BOS

Agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan

A. Penerimaan dan Pengeluaran

1. Dana BOS langsung dikirim ke nomor rekening rutin sekolah oleh lembaga penyalur Kantor Pos/Bank

2. Pengeluaran dana berdasarkan permintaan penanggungjawab kegiatan diajukan kepada Kepala Sekolah dengan melampirkan proposal kegiatan ;

3. Pengambilan dana berikutnya oleh penanggungjawab kegiatan dapat direalisasikan setelah memberikan pertanggungjawaban dana yang diberikan sebelumnya kepada bendahara/guru;

4. Penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam buku kas

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negaradan/atau sekolah dan/atau siswaakan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya :

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja)
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas negara ;
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS ;
4. Pemblokiran dan dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kab/Kota dan Prov, bilaman terbukti pelanggaran tsb dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adl kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

1. Pengawasan Melekat ( waskat )

Adl Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat Pusat, Prov, Kab/Kota maupun sekolah.

Prioritas utama adl Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota kepada sekolah.

2. Pengawasan Fungsional

Adl Pengawasan fungsional yang melakukan pengawasan program BOS adl Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Depdiknas (untuk sekolah), serta Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Prov dan Kab/Kota.

Instansi tsb bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tsb atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3. Pengawasan Masyarakat

Hal-hal yang perlu dilaporkan adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

1. Statistik Penerima Bantuan

Berisi tentang penerima bantuan tiap sekolah berdasarkan jenjang, status, dan jenis sekolah , Tim Manajemen Kab/Kota membuat laporan berdasarkan data yang diterima dari sekolah penerima bantuan

2. Hasil penyerapan dana bantuan

Berisi tentang besar dana yang disalukan untuk setiap jenjang pendidikan, jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah diserap, Tim Manajemen Kab/Kota membuat laporan berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Kantor Pos/Bank setempat dan/atau dari sekolah

Jenis laporan mengikuti standar yang disepakati bersama-sama Kantor Pos/Bank

3. Hasil monitoring dan evaluasi

Adl lapoan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Manajemen Kab/Kota, laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran dan rekomendasi.

Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen Prov paling lambar 10 hari setelah pelaksanaan monitoring

4. Penanganan pengaduan masyarakat

Tim Manajemen Kab/Kota merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Manajemen Kab/Kota maupun sekolah.Laporan ini berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penganan, dan status penyelesaian

Sekolah

Hal-hal yang perlu dilaporkan ke Tim Manajemen Kab/Kota dan/atau didokumentasikan oleh sekolah meliputi berkas-berkas sbb :

1. Nama-nama siswa miskin yang digratiskan sesuai dengan format BOP-08
2. Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana ;
3. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran
4. Lembar pencatatan pengaduan

Monitoring Internal adl Monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen tingkat Pusat, Tingkat Prov dan Tingkat Kab/Kota. Monitoring ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS

Monitoring Eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan da rekomendasi untuk perbaikan program, Monitoring ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten.

Adl Melakukan pematauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah ,waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitoring antara lain :

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan ;
2. Penyaluran dan penggunaan dana ;
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan ;
4. Administrasi keuangan ;
5. Pelaporan

1. Monitoring Pelaksanan Program

1. Monitoring ditujukan untuk memantau :

- Penyaluran dan penyerapan dana di sekolah ;

- Penggunaan dana di tingkat sekolah

2. Responden terdiri dari sekolah, murid dan/atau orangtua murid dan Kantor Pos/Bank

3. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana

2. Monitoring Penanganan Masalah

Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah ;

1. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan
2. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan
3. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi

Sekolah :

1. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar ;
2. Tidak diperkenankan memanipulasi data besar iuran sekolah dengan maksud untuk tetap dapat memungut iuran kepada orangtua siswa ;
3. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab dengan cara mengumumkan besar dan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah ;
4. Bersedia untukdiaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain ;

Tim Manajemen Kab / Kota :

Menetapkan data jumlah siswa per sekolah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ;

1. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah ;
2. Mengelola dana operasional Kab/Kota secara transparan dan bertanggungjawab ;
3. Mengupayakan dana tambahan untuk kegiatan safeguarding di Kab/Kota masing-masing dari sumber APBD ;
4. Bersedia untukdiaudit oleh lembaga yang berwenang
5. Tidak diperkenankan mengkoordinir pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS ;

1. Harus tetap menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah ;
2. Pemda yang menerapkan kebijakan sekolah gratis diwajibkan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional sekolah dari sumber APBD ;
3. Menambah dana safeguarding untuk Tim Manajemen BOS di Prov/Kab/Kota ;
4. Memastikan BOS berjalan sesuai dengan Panduan yang telah ditetapkan ;
5. Melakukan pengawasan penggunaan dana BOS di Tingkat Sekolah dan menindaklanjuti jika ada indikasi penyimpangan

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah ;
2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala pungutan/gratis, Namun demikian masyarakat dan orangtua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengembangan sekolah ;
3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih profesional, transparan, mandiri, kerjasama, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pemerataan dan perluasan akses ;
2. Peningkatan akses ;
3. Relevansi, daya saing dan tata kelola serta
4. Akuntabilitas dan pencitraan publik

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sbb :

1. BOS haus menjadi sarana penting untuk mempercepat penunasan wajar dikdas 9 tahun ;
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah ;
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MISDLB setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah ;

Biaya Satuan Pendidikan (BPS) adl besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BPS dibedakan menjadi BPS Investasi dan BPS Operasional.

BPS Investasi adl biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumberdaya yang tidak habis pakai dalam waktu lebih dari satu tahun, seperti pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor.

BPS Operasional adl biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam waktu satu tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang, seperti biaya personil dan biaya non personil.

Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan ( honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM), Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap(PTT), uang lembur ) dan pengembangan profesi guru ( pendidikan dan latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dll.

Biaya Non Personil adl biaya untuk penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Selain itu masih terdapat jenis biaya personal yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

BOS secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan, Depdiknas (Balitbang).

Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi.

TUJUAN BOS

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS tahun 2007 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan wajib memungut Pajak Penghasilan ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjwaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasioanl percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara ;
19. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok pesantren salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasioan Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah ;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran ;
24. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan RI Nomor SE-02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS)oleh Bendaharawan atau Penanggungjawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di masing-masing Unit Penerima BOS.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalamkurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melaui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut lebih lanjut dapat menghambat upaya penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2005,APK tingkat SMP sebesar 85,22 % dan pada akhir 2006 telah mencapai 88,68 %. Target penuntasan Wajar 9 tahun harus dicapai pada tahun 2008/2009 dengan APK minimum 95 % . Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 jutaanak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain masalah pencapaian target APK, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu pendidikan yang antara lain mencakup masalah tenaga kependidikan, fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bahan minyak, amanat undang-undang dan upaya percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah keagamaan non islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.