BOS Kab. Batang

Bahwa Depdiknas telah menetapkan BOS untuk anggaran 2009 dinaikan rata-rata sebesar 50% dari tahun anggaran 2008, dengan rincian sbb :

Alokasi Tahun 2008
SD/MI Negeri dan Swasta sederajat Rp. 254.000 per siswa/tahun
SMP/MTs Negeri dan Swasta sederajat Rp. 354.000 per siswa/tahun

Alokasi Tahun 2009
SD/MI Negeri dan Swasta sederajat (Kabupaten) Rp. 397.000 per siswa/tahun
SD/MI Negeri dan Swasta sederajat (Kota) Rp. 400.000 per siswa/tahun

SMP/MTs Negeri dan Swasta sederajat (Kabupaten) Rp. 570.000 per siswa/tahun
SMP/MTs Negeri dan Swasta sederajat (Kabupaten) Rp. 575.000 per siswa/tahun

I. Jumlah satuan biaya BOS tersebut termasuk untuk pembelian buku teks.
Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui juknis dari Dirjen Manajemen Dikdasmen ;

II. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP Negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah kecuali sekolah pada kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ;

III. Pemprov dan Kab/Kota mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga dari keluarga siswa miskin yang terdaftar pada SD dan SMP swasta bebas dari pungutan untuk biaya operasional sekolah dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa yang berasal dari keluarga mampu ;

IV. Pemprov dan Kab/Kota wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS 2009 serta memberika sanksi kepada pihak yang melanggarnya ;

V. Pemprov dan Kab/Kota wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD masing-masing jika BOS dari Depdiknas belum mencukupi untuk menggratiskan siswa SD dan SMP Negeri dari pungutan biaya operasional sekolah.

Tembusan : Kepaada Yth.
1. Bapak Presiden RI sebagai laporan ;
2. Bapak Wakil Presiden RI ;
3. Menteri Keuangan RI ;
4. Meneg Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas RI
5. Menteri Agama RI
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ;
8. Sekjen Depdiknas ;
9. Dirjen Manajemen Dikdasmen ;
10. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota seluruh Indonesia

tapi ada juga sekolah yang kepada sekolahnya tidak mau ato mungkin belum mau menandatangani SPPB tersebut karena 'dia' adalah 'kepala sekolah baru' padahal yang tertulis di SPPB adalah 'kepala sekolah lama' (baik itu karena pensiun, mutasi atau malah meninggal dunia), mungkin belum 'donk' ya ??

saya informasikan disini, mengapa saya masih mencantumkan nama kepala sekolah yang lama karena :
1. yang bertanggungjawab pada masa pemanfaatan dana BOS waktu itu adalah 'beliau' (Kasek lama)
2. jika ada permasalahan yang timbul maka yang akan bertanggungjawab adalah kepala sekolah yang menjabat pada waktu itu ato yang tercantum pada SPPB BOS tersebut.

terkecuali (Penandatanganan SPPB diubah) jika :
1. Kepala sekolah yang lama meninggal dunia
2. pada saat mutasinya hanya menjabat kurang lebih 1 bulan
3. jika kepala sekolah yang baru memaksa (tapi jika kasek baru dijelaskan tsb diatas mungkin akan langsung 'emoh) apa boleh baut, hehehe

mungkin masih ini yang bisa saya share kepada pembaca yang budiman (yang tdk bernama budiman tdk saya share, hehehe) terima kasih.

Menurut dia, peningkatan dana BOS itu ditujukan agar seluruh siswa setingkat SD dan SMP di Indonesia bisa sekolah gratis.

Jika alokasi dana BOS dari pusat itu tidak cukup, maka diminta daerah kabupaten/kota untuk bisa mengalokasikan dana asal APBDnya untuk menuntaskannya sehingga para siswa bisa benar-benar sekolah gratis.

Selain meningkatkan dana BOS tahun 2009 juga dijadwalkan adanya dana Operasional Manajemen Mutu yang akan dikucurkan bagi siswa SMK guna peningkatan mutu pendidikan di sekolah kejuruan itu.

"Dana itu sama prinsipnya dengan dana BOS yang dikucurkan pada masing-masing siswa SMK untuk menunjang pendidikannya," katanya.

Anggaran pendidikan mengalami kenaikan yang sangat tinggi dalam RAPBN 2009 dalam rangka memenuhi amanat konstitusi.

Jumlahnya naik dari Rp154 triliun menjadi Rp224 triliun atau naik cukup besar, sehingga porsi anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari total anggaran sesuai dengan amanat konstitusi.

Alokasi anggaran pendidikan disalurkan melalui Depdiknas, Depag, dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Anggaran terbesar diberikan ke daerah melalui DAU dan DAK di mana sebagian besarnya adalah untuk gaji guru," katanya.

Khusus Sumbar tahun 2009 diupayakan anggaran pendidikan itu mencapai 20 persen dari APBD setempat.

Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, mengatakan anggaran pendidikan itu akan dialokasikan di antaranya untuk menyekolahkan guru dan pengajar di PT, beasiswa bagi siswa miskin tapi cerdas, honor untuk guru yang mengajar tambahan untuk pengayaan siswa. antara/pur